FKM NEWS – Kegiatan Pemantauan Jentik Berkala (PJB) merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem yang saling berhubungan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatannya perlu untuk melakukan upaya peningkatan pengetahuan, sumberdaya kesehatan, perencanaan, koordinasi, supervisi, dan umpan balik untul menunjang keberhasilan pengendalian Deman Berdarah Dengue (DBD) yang dilakukan oleh juru pemantau jentik (jumantik) dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).
Tingkat kinerja pencatatan dan pelaporan ABJ oleh Puskesmas di Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu 2014 hingga 2016 masih belum optimah. Lalu, pencapaian ABJ kurang dari 95%. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Gandhi Kusyoko ini adalah untuk mengevaluasi Pemantauan Jentik Berkala (PJB) pada program pengendalian DBD di Kabupaten Pasuruan.
Dalam penelitian itu, Gandhi menggunakan penelitian evaluatif yang mana untuk mengevaluasi need assesment (pengetahuan, kebutuhan sumberdaya kesehatan), program planing (perencanaan), formatif evaluation (koordinasi, supervisi dan umpan balik) kegiatan PJB di Kabupaten Pasuruan. Kemudian, unit analisis yang digunakan adalah puskesmas yang berada di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan yang memenuhi kriteria inklusi yang telah ditetapkan, yakni sebanyak sembilan puskesmas.
Memakai 47 responden yang terdiri dari kepala seksi P2PM, petugas P2 DBD, kepala puskesmas, tenaga fungsional pengelola program DBD dan petugas kesehatan lingkungan serta kader jumantik. Kemudian, pengumpulan data menggunakan kuisioner, lembar checklist, dan panduan wawancara.
Didapatkan data bahwa, need assesment PJB di Kabupaten Pasuruan masih belum optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih 88,89% puskesmas yang pengetahuannya masih kurang, kebutuhan sumberdaya kesehatan masih 88.89% sehingga mendapatkan hasil kategori puskesmas belum baik. Perencanaan PJB hasilnya belum optimal, bahwa masih 100% puskesmas yang perencanaannya belum sesuai. Selanjutnya yakni hasil formative evaluation, hasil juga menunjukkan belum optimal, keterlaksanaan hanya 22,22% puskesmas, supervisi dinas 33,33% nilai baiknya masih kurang dari 75%, serta supervisi kepala puskesmas, petugas, dan umpan mencapai 11,11% niai baiknya masih kurang dari 75%.
Maka dari itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kegiatan PJB dengan melakukan advoaksi, peningkatan koordinasi lintas program dengan memperbaiki kemunikasi antar petugas lintas program, dan meningkatkan pelaksanaan supervisi oleh Dinas Kesehatan dengan memperluas sasaran supervisi. (*)
Penulis : Ulfah Mu’amarotul Hikmah
Link : http://repository.unair.ac.id/66541/
